Buscar

aiyrapptika world :)

Pengaruh Mistik Terhadap Good Governance

Rinduku pada my blogie datang dikala aku tengah asik dengan skripsweetku, tak terasa malam-MU kini telah berganti dan mataku masih terjaga untuk menatap nobieku, terima kasih atas Nikmat-MU Rabbku. Dini hari di pojokan kamar kecilku di sudut Kota Cimahi cerah sekali karena hari tadi air rahmat-MU enggan membasahi bumi ini. Ditengah-tengah semangatku beromantika dengan skripsi, terlintas dalam pikirku untuk menuangkan ide dalam bentuk tulisan. Tulisan sederhana dengan bahasa yang sangat sederhana pula, mengantarkan jari-jemariku untuk terus memijit keynote pada tubuh mungil si nobie. Semoga tulisan ini menjadi awal untukku kembalikan ghirahku dalam menulis, ya semoga. Dengan Menyebut Nama Tuhanku Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang... :)

Pengaruh Mistik terhadap Good Governance dalam Kerangka Etika Pemerintahan
Oleh : Noer Apptika Fuji Lestari

Dalam culture kehidupan masyarakat Indonesia, hal-hal yang berbau mistik itu sudah menjadi hal yang biasa. Mulai dari masyarakat kalangan bawah, menengah sampai pada elite-elite di negeri ini. Mistik sudah seperti keyakinan ataupun kepercayaan sekunder setelah keyakinan dan kepercayaan mereka terhadap agama yang mereka anut. Mistik dan pemerintahan itu dua hal yang berbeda, ibarat dua sisi mata uang berbeda namun keduanya tak terpisahkan. Mistik mengurus kehidupan manusia yang sifatnya rohaniyah, sedangkan pemerintahan mengurusi tentang tata kelola kehidupan bernegara. Namun untuk mewujudkan kesejahteraan umum dalam konteks kenegaraan, kita membutuhkan mistik dalam mengurusi tata kehidupan bersama.
Mistik kerap kali disalah mengerti oleh sebagian orang. Mereka menyangka istilah itu mengacu kepada pencarian kekuatan paranormal. Akan tetapi, mistik adalah relasi yang amat mesra antara ciptaan dengan Pencipta. Mistik bukanlah perkara urusan mencari “kesaktian”. Dalam buku Teologi Mistik William Johston mengatakan bahwa mistik ialah persatuan jiwa dengan Allah melalui cinta (Johnston, 2001). Artinya, persatuan yang hanya akan dialami melalui dan buahnya adalah cinta. Persatuan ini tergantung dari rahmat Allah dan kehendak bebas manusia. Manusia membebaskan dirinya dari segala yang bertentangan dengan kehendak Allah dan menjadi ada yang mencinta. Mistik adalah cinta. Cinta Allah kepada manusia. Allah yang berbelaskasihan kepada manusia. Allah yang terlibat dalam kehidupan manusia. Allah yang peduli terhadap manusia. Tindakan Allah ini menuntut tanggapan dan kerjasama dari pihak manusia. Manusia mau percaya atau beriman kepada Allah. Ia mempercayakan dirinya kepada Allah. Ia menyerahkan diri sepenuhnya kepada pertolongan-Nya, perlindungan-Nya dan penyelenggaraan-Nya. Namun hakikat mistik yang dipahami oleh sebagian orang bahwa mistik adalah sesuatu hal yang gaib dan tidak rasional sehingga tidak bisa diterima oleh rasio namun kekuatannya sangat terasa dan cara mendapatkannya melalui kekuatan paranormal atau orang sakti bukan atas dasar rahmat dari Allah.
Sedangkan pemerintahan berbicara mengenai tata kelola kehidupan bernegara, mulai dari tataran eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sudah menjadi idaman dari masyarakat negara-negara di dunia untuk menerapkan pemerintahan yang baik (good government) sehingga seorang kepala pemerintahan mampu mengelola pemerintahan secara baik pula (good governance). Selama ini masyarakat sering memandang sinis terhadap pemerintahannya sendiri, karena berbagai perilaku yang kurang simpatik dan lebih cenderung bersikap sebagai penguasa daripada pelayan masyarakat. Karena itu salah satu tuntutan di era reformasi saat ini adalah memiliki pemimpin pemerintahan yang mampu menciptakan good governance, di mana kepala daerah mampu melayani masyarakat secara baik, menciptakan iklim yang memungkinkan kreativitas masyarakat berkembang dan yang mampu mengatasi masalah-masalah dalam masyarakat secara arif dan bijaksana, sehingga masyarakat makin merasa dipayungi oleh pemimpinnya.
             Kepuasan masyarakat terhadap pemimpin (pemerintah) adalah terletak pada kualitas pelayanan yang diberikan (pelayanan publik). Tuntutan terhadap kualitas pelayanan yang prima memang tidak bisa dihindari ketika kita sepakat untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Kunci dari good governance itu sendiri adalah pelayanan yang memuaskan (professional, akurat, dipertanggungjawabkan, transparan, aman, dan nyaman).
            Indonesia adalah negara yang sangat khas, karena kental akan budaya. Budaya dalam hal ini erat kaitannya dengan mistik. Hal ini tercermin dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia, sampai pada tataran kehidupan bernegara memerlukan sentuhan mistik untuk menata kelola kehidupan pemerintahan yang baik.  Bagi mayoritas elite-elite di Negeri ini mistik itu seperti fondasi dalam kehidupan pemerintahan. Namun kerap kali mistik disalah gunakan, mistik yang seharusnya bisa bersinergi dengan tataran pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dalam konteks perwujudan good governance, saat ini hanya dijadikan untuk kepentingan salah satu pihak saja dalam hal ini para elite-elite negara. Sebagai contoh dalam menentukan calon legislatif, calon presiden ataupun partai yang akan dipilih pemilihan umum, meskipun ada visi misi namun tetap ada unsure yang tidak terjangkau oleh akal manusia, seperti pengkultusan seseorang, kharisma seseorang atau partai, aliran yang dianut suatu partai, bahkan tidak jarang berdasarkan pula angka yang digunakan oleh seseorang atau partai tersebut.
            Adapun kegunaan mistik jika dikaitkan dengan syarat untuk mewujudkan good governance adalah sebagai berikut :
  1. Dengan mistik akan mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut ambil bagian dari proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak.
  2. Dengan mistik, akan tercipta upaya saling percaya diantara masyarakat dan pemerintah.
  3. Dengan mistik, pejabat pemerintah akan terlihat kemampuannya untuk menyikapi setiap masalah yang timbul, menampung aspirasi dan keluhan masyarakat secara tepat, tanpa ada perbedaan.
  4. Dengan mistik, profesionalisme dan keahlian birokrasi pemerintah akan tampak sehingga mereka mampu melayani publik secara mudah, cepat, akurat, dan sesuai permintaan.
  5. Dengan mistik, akuntabilitas dari setiap kebijakan publik, terutama yang menyangkut keputusan politik, perpajakan maupun anggaran pemerintah akan mudah dipercayai oleh masyarakat.

Dari kelima hal tersebut mistik kerap kali dijadikan kekuatan para pejabat pemerintahan untuk membuat dirinya berkharisma agar masyarakat terkesima, yakin dan percaya terhadap apapun yang mereka lakukan. Misalnya dalam hal menarik partisifasi masyarakat pengambilan keputusan atau kebijakan, pemegang kekuasaan menggunakan kekuatan mistik untuk membuat dirinya sebagai seorang kharismatik sehingga kebijakan apapun yang mereka tawarkan kepada masyarakat akan dengan mudah masyarakat percaya tanpa terlebih dahulu mengkaji apakah kebijakan itu memberikan efek positif buat mereka atau tidak.
Hubungannya mistik dan etika pemerintahan untuk mewujudkan good governance, karena pada hakikatnya mistik merupakan bagian dari budaya dan mistik itu merupakan implementasi dari kecintaan manusia terhadap Tuhan-nya dalam urusan kehidupan dunia. Jadi tidak ada yang salah dan akan bernilai positif ketika mistik dijadikan kekuatan para pejabat pemerintahan sebagai solusi untuk mewujudkan good governance meskipun cara memperoleh kekuatan mistiknya masih berasal dari kekuatan para normal. Namun realita yang ada mistik kerap kali disalahgunakan oleh para pejabat pemerintahan untuk memenuhi kepentingan dirinya sendiri atau golongannya, sehingga perwujudan good governance dengan kekuatan mistik itu tidak nampak dan ini yang menjadikan mistik bernilai negative jika diaplikasikan pada tujuan yang salah dan bukan untuk mencapai kesejahteraan umum.

Perempuan Dan Keterwakilannya Dalam Parlemen

    Seperti yang sudah dipaparkan pada postingan sebelumnya mengenai Perempuan Dan Peranannya bahwa seorang perempuan diperbolehkan untuk turut serta terjun ke ranah publik dengan tidak meninggalkan kodratnya sebagai seorang perempuan yakni sebagai putri, istri, ibu rumah tangga dan anggota masyarakat yang mana setiap masanya memiliki tanggung jawab yang harus ia kerjakan. Peranan perempuan dalam ranah publik tentunya akan memberikan efek positif baik itu bagi kehidupan perempuan itu sendiri maupun kehidupan masyarakat umumnya.
    Peranan perempuan dalam ranah publik bisa diejewantahkan melalui kiprahnya dalam dunia sosial, baik itu sebagai guru, bidan, dokter, karyawan swasta, aktivis dan sebagai anggota parlemen. Dalam tulisan kali ini saya ingin mengulas mengenai keterwakilan perempuan di parlemen (DPR/DPRD). Pada pemilu 2004 pemerintah telah mengatur penjaminan 30% kuota keterwakilan perempuan dalam daftar calon yang diajukan partai. Hal ini diatur dalam UU no. 12 tahun 2003 pasal 65 ayat (1) tentang Pemilihan DPR DPD dan DPRD yang berbunyi “Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat  mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan  DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan  dengan memperhatikan keterwakilan perempuan  sekurang-kurangnya 30%. ” ini berarti dalam pasal tersebut menerangkan bahwa dalam setiap pengajuan calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/kota dari partai politik harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.
    Kemudian pada pemilu 2008 muncul peraturan baru sebagai bentuk perbaikan dari peraturan tahun 2003 yakni UU no. 10 tahun 2008 tentang Pemilu anggota DPR dimana dalam pasal 8 huruf d berbunyi “menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh  perseratus)  keterwakilan  perempuan  pada  kepengurusan partai politik tingkat pusat ”. Dalam pasal tersebut berarti setiap partai politik diwajibkan menyertakan minimal 30% perempuan dalam kepengurusan tingkat pusat. Selain itu, pada pasal 53 berbunyi “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52  memuat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus)  keterwakilan perempuan”.  Pasal tersebut mengisyaratkan bahwa daftar bakal calon memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan di dalamnya, hal ini diperkuat oleh pasal 55 ayat (2) “Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada  ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat  sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal  calon” pasal ini mensyaratkan bahwa didalam daftar calon untuk setiap 3 bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 bakal calon yang berjenis kelamin perempuan.
    Kedua peraturan tersebut diperkuat oleh UU no. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik dimana dalam UU tersebut juga menyatakan 30% kuota keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik. Kedua peraturan tersebut merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen. Namun realita sampai saat ini, keterwakilan perempuan dalam parlemen dan partai politik belum mencapai kuota 30%. Pemilu tahun 2004 anggota Parlemen perempuan hanya 12 % dan Pemilu 2009  18 %.
    Budaya politik yang ada di Indonesia, yang menempatkan kedudukan perempuan dibawah laki-laki bukan sebagai mitra. Hal ini yang seharusnya menjadi perhatian bagi para aktivis perempuan untuk turut serta memberikan dukungan kepada perempuan lain yang memiliki kemampuan untuk menjadi anggota parlemen agar memiliki keinginan untuk mengambil peranannya dalam parlemen. Upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan tidak saja dapat dilakukan oleh aktivis perempuan saja namun juga dapat dilakukan melalui pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh partai politik. Seorang pengamat politik Mardety Mardiansyah mengatakan beberapa cara, diantaranya:
1. Partai  mengeluarkan kebijakan untuk  meningkatkan kualitas perempuan  seperti  memberikan pendidikan dan pengkaderan politik
2. Partai  mengeluarkan kebijakan yang menyadarkan pemilih akan pentingnya memilih wakil-wakil rakyat yang berpihak kepada perempuan
3. Partai  didorong untuk menempatkan perempuan pada jabatan-jabatan strategis dalam partai
4. Partai harus merekruit caleg perempuan dengan Kriteria khusus yaitu caleg perempuan yang memiliki amanah Pemilu
Upaya-upaya tersebut perlu juga diimbangi dengan diadakannya pendidikan politik dan karakter bagi perempuan itu sendiri sehingga kelak ketika keterwakilan perempuan di parlemen telah memenuhi kuota 30% maka perempuan akan mampu menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. Hal ini menjadi harapan saya agar dalam pemilu 2014 mendatang, keterwakilan perempuan dalam parlemen meningkat dan tidak hanya keterwakilannya saja yang mencapai kuota namun juga diimbangi dengan kemampuan perempuan yang dapat membuat kebijakan yang tepat serta berpihak pada perempuan lainnya dan bagi masyarakat umumnya selain itu keterwakilan perempuan dalam parlemen juga diharapkan dapat membantu meningkatkan pengawasan terhadap penyusunan program dan anggaran dalam parlemen.
HIDUP PEREMPUAN INDONESIA! JAYALAH PEREMPUAN INDONESIA!

Ditulis di balkon kostan tercinta ditemani sejuknya semilir angin malam kota Cimahi. :)

PEREMPUAN DAN PERANANNYA

Oleh : Noer Apptika Fuji Lestari

Secara terminologi, perempuan berasal dari kata Per-Empu-An, empu yang berarti mampu sedangkan per dan an konjungsi yang jika disambungkan Perempuan adalah seseorang yang mampu. Sedangkan wanita berasal dari kata wani dan tata itu berarti Wanita adalah seseorang yang wani ditata atau dalam bahasa jawa wani ditoto. Ini merupakan salah satu alasan kenapa kebanyakan orang lebih suka disebut perempuan dibanding wanita.
Perempuan merupakan mahluk Tuhan yang spesial, terbukti dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang perempuan, bahkan ada salah satu surat Al-Qur'an khusus menjelaskan tentang perempuan (An-Nisa). Secara kodrati, perempuan berbeda dengan laki-laki. Perempuan diberikan Alloh kodrat untuk Menstruasi, Mengandung, Melahirkan dan Menyusui sedangkan laki-laki tidak. Dan perempuan diberikan Alloh rasa yang lebih dibanding laki-laki sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa perempuan lebih perasa (soft power) dibanding laki-laki. Namun untuk urusan yang lain yang hubungannya dengan kehidupan sosial, perempuan dan laki-laki tidak ada bedanya. Baik perempuan atau laki-laki memiliki hak untuk terjun langsung dalam ranah sosial, hanya saja perempuan memiliki kodrat yang tak bisa dipungkiri jika perempuan terjun ke ranah sosial maka ia tidak akan secara total melaksanakan tugasnya atau peranannya dalam ranah sosial. Perempuan memiliki empat peranan, yakni:
  1. Sebagai Putri atau buah hati dari kedua orang tuanya.
  2. Sebagai istri yakni pendamping bagi suaminya.
  3. Sebagai Ibu yakni orang tua bagi buah hatinya.
  4. Sebagai Anggota masyarakat yakni seseorang yang berdiam dan terdaftar sebagai bagian dalam suatu komunitas.
Melihat keempat point tersebut bahwa peranan perempuan dalam setiap masanya memiliki tanggung jawab dan tugas mulia. Peranan perempuan sebagai putri yakni perempuan itu memiliki tanggung jawab untuk menuntut ilmu dan senantiasa melakukan serta memberikan yang terbaik untuk dipersembahkan kepada kedua orang tuanya. Kemudian ia beranjak dewasa ia menjadi seorang istri bagi suaminya dan menjadi seorang ibu bagi anak-anaknya, disinilah letak kemulian seorang perempuan karena perempuan harus mampu berperan menjadi seseorang bidadari, dimana ia harus mampu membuat rumah tangga sebagai surga dunia bagi suami dan anak-anaknya, ia harus mampu mengerjakan pekerjaan domestiknya, ia harus mampu membina dan mendidik tunas muda menjadi anak-anak yang cerdas dan berakhlak mulia. Disamping perempuan berperan sebagai istri dan ibu ia juga berperan sebagai anggota masyarakat dimana setiap anggota masyarakat harus memberikan kontribusi agar komunitas atau kehidupan dalam lingkungan tempat ia tinggal menjadi semakin baik mengingat bahwa setiap manusia memiliki kewajiban untuk mengamalkan ilmu yang ia dapat untuk kemanusiaan maka kehidupan masyarakat/sosialah yang menjadi lab untuk mengamalkan ilmu tersebut. Sehingga mau tidak mau perempuan harus mampu berperan dan memberikan kontribusi yang baik terhadap lingkungannya melalui peranannya dalam ranah sosial entah itu sebagai aktivis, pegawai, birokrat, politisi dan lain-lain.
Berbicara mengenai peranan perempuan, bagi sebagian orang memandang bahwa perempuan tidak dibolehkan untuk turut campur dalam ranah sosial seperti bekerja, berbisnis diluar rumah, berpolitik dan lain-lain. Ada beberapa hal yang menyebabkan orang berpandangan tersebut :
  1. Pemahan Al-Qur'an secara tekstual. Bagi mereka yang memahami isi dari ayat Al-Qur'an secara tekstual jelas akan sangat melarang perempuan berkiprah di dunia sosial.
  2. Culture yang berkembang di masyarakat bahwa tugas perempuan hanya Dapur, Sumur dan Kasur sehingga perempuan tidak boleh berpendidikan tinggi.
  3. Hegemoni intelektual klasik, sehingga cara pandang masyarakat masih tertutup, intoleran, kaku dan radikal.

Pandangan tersebut merupakan pandangan yang sudah seharusnya kita rubah, agar kehidupan manusia semakin baik dan tentunya hal ini tidak bertentangan dengan apa yang terkandung dalam Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an selalu mengajak manusia untuk berubah, tidak stagnan, tidak rigit dan tidak statis karena perubahan merupakan sunatullah. Islam memerintahkan setiap manusia sebagai khalifatu Allah ar-ard diberi tanggungjawab untuk melaksanakan ajaran agama dalam segala aspek kehidupan (sosial, ekonomi, politik dan budaya). Khalifah atau Wakil Tuhan untuk memakmurkan bumi, sehingga setiap manusia mempunyai tanggung jawab untuk memakmurkan bumi dalam segala aspek kehidupan baik itu laki-laki atau perempuan. Jelas, islam dalam hal ini tidak melarang perempuan untuk berkiprah dalam ranah sosial mengingat setiap manusia adalah Khalifah.
Perempuan dan perananannya dalam ranah sosial tentunya memberikan kontribusi positif dalam kehidupan, beberapa diantaranya :
  1. Perempuan memiliki sifat soft power (keibuan) sehingga akan lebih peka dan responsif terhadap keadaan di sekitar.
  2. Jika seorang perempuan berprofesi sebagai tenaga pengajar tentunya ia akan memberikan pembinaan dan pendidikan untuk tunas muda tidak hanya pada anak-anaknya di rumah saja.
  3. Menciptakan kesejahteraan perempuan dengan menciptakan sistem yang peka dan kondusif terhadap kaum perempuan melalui keikut sertaannya dalam memperjuangkan hak-hak perempuan lainnya.

Jadi, jelaslah bahwa perempuan dapat berperan dalam kedua ranah yakni dalam ranah domestik dan ranah publik/sosial. Sehingga peranan perempuan tidak melulu bertanggung jawab dalam ranah domestik saja karena perempuan pun memiliki hak untuk berkiprah dalam ranah sosial dengan tidak mengesampingkan tugas dan kewajibannya dalam ranah domestik. Keduanya merupakan kewajiban mulia bagi seorang perempuan untuk mengejewantahkan tujuan suci yakni membuat tiang negara jaya dengan tetap mengawal panji islam. Sejahteralah perempuan, Jayalah Indonesia!

MERAJUT HARAPAN UNTUK KOTAKU

Oleh : Noer Apptika Fuji Lestari

Dalam rangka Milangkala Kabupaten Subang 65 #Subang65, banyak sekali harapan yang terlontar dari seluruh masyarakat Subang. Harapan-harapan sederhana yang mengandung makna TAK BIASA. Ya, harapan yang harus segera diejewantahkan untuk kemajuan Subang! Milangkala atau Hari Jadi Kabupaten Subang bukan hanya ajang seremonial semata yang tak ada substansinya untuk Subang dimasa depan. Sudah saatnya kita merajut harapan untuk Subang di masa yang akan datang, yah mulai dari kita wahai jiwa muda! Kitalah tunas muda yang akan mengemban tugas mulia melanjutkan perjuangan para pejuang Subang!

Harapan-harapan yang terlontar adalah harapan yang murni datang dari hati nurani masyarakat. Jauh dalam lubuk hatinya, masyarakat ingin sekali harapan itu terwujud. Itu adalah bentuk dari partisipasi masyarakat terhadap kotanya yang berusia sudah lebih dari setengah abad ini. Harapan ini menjadi sangat penting bagi masyarakat dalam proses pembangunan politik bagi kotanya, karena didalamnya terdapat hak dan kewajiban masyarakat yang dapat dilakukan salah satunya adalah menyampaikan aspirasi masyarakat untuk kemajuan Subang.

Subang kota kecil yang terdiri dari dataran tinggi (pegunungan) dan dataran rendah (pantai utara) sangat mungkin jika Subang kaya akan potensi Sumber Daya Alamnya, mulai dari perkebunan, perikanan, pertanian, tambak dan lain-lain. Potensi ini yang menjadi kebanggan bagi warga yang seharusnya bisa memanfaatkan potensi yang ada untuk mengembangkan kehidupannya. Faktanya, potensi-potensi tersebut tidak pemerintah arahkan untuk kepentingan masyarakat alhasil potensi tersebut menjadi sia-sia. Seharusnya, pemerintah mampu menerapkan sistem BERDIKARI (Berdiri Diatas Kaki Sendiri) dalam mengolah dan memanfaatkan potensi yang ada bukan malah menjadikan lahan-lahan potensial untuk kepentingan individunya.

Berbagai polemik muncul silih berganti baik itu yang datang dari masyarakat itu sendiri ataupun polemik yang disebabkan oleh pemerintah. Kondisi sosio politik di subang tak lagi harmonis, semuanya telah terhegemoni luar daerah sehingga meruntuhkan socio culture yang ada di Subang. Salah satunya, realita saat ini kaum muda dan pelajar lebih suka kesenian yang berasal dari bangsa deungeun (Barat) dibanding kesenian asli Subang yakni sisingaan padahal sisingaan adalah kesenian warisan dari para pejuang Subang yang seharusnya dilestarikan. Subang dengan jargonnya “Rakyat Subang Gotong Royong, Subang Maju!” kini jargon itu hanya jadi jargon semata yang sama sekali secara aplikatif tak tercermin dalam kehidupan masyarakat, masyarakat kini telah menjelma menjadi masyarakat yang individualis tak lagi hidup bermasyarakat bahkan gotong royong. Propaganda bangsa deungeun kian kuat, seakan kota ini sudah kehilangan identitasnya. Subang dikenal sebagai kota nanas karena penghasil nanas terbesar di Indonesia namun saat ini perkebunan nanas sudah mulai berkurang diganti dengan perkebunan sawit yang dipikir secara rasio belum tentu menguntungkan dan berhasil jika ditanam disini sedangkan nanas sudah dari dulu mayoritas warga Subang bagian Barat berkebun nanas dan ini sudah terlihat dari penghasilan yang didapat dan olahan-olahan yang terbuat dari nanas jelas menarik wisatawan yang datang berkunjung ke Subang, hal ini jelas merugikan sebagian besar masyarakat yang berkebun nanas mereka tidak hanya kehilangan penghasilan tetapi juga kehilangan mata pencaharian mereka.

Potensi wisata kota ini sungguh sangat menarik hati siapapun yang mengunjunginya, mulai dari pemandian air panas, wisata alam berupa curug, perkebunan teh, pacuan kuda, gunung dan pantai. Namun sayang Dinas Pariwisata Kabupaten Subang tidak secara maksimal memanfaatkan potensi wisata yang ada, terbukti akses untuk menuju beberapa tempat wisata seperti Curug Cijalu dan Pondok Bali dapat dikatakan tidak layak bahkan kondisi Pondok Bali saat ini sudah tidak dapat dikatakan sebagai objek wisata karena tata ruang objek wisata tersebut sudah sangat buruk.

Sosio Culture mayoritas masyarakat Subang bekerja sebagai petani, berkebun, pegawai, wiraswasta, dan buruh pabrik. Secara kuantitatif masyarakat yang kehidupan ekonomi menengah kebawah lebih banyak dibanding dengan masyarakat yang kehidupan ekonominya menengah keatas, dilihat berdasarkan teritorial masyarakat Subang kota cenderung menengah keatas dan masyarakat daerah pegunungan dan industri menengah kebawah hal ini dikarenakan mayoritas dari mereka bekerja sebagai buruh kebun dan buruh perusahaan industri yang secara penghasilan masih berdasarkan UMK yang hanya dapat memenuhi kebutuhan pokok saja.

Hal-hal tersebut harusnya menjadi perhatian pemerintah agar pemerintah tidak lagi mengedepankan ego dan kepentingan individu dan kelompoknya saja, interest group menjadi ekspektasi pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahannya, sedangkan masyarakat menjadi ekspektasi hanya ketika pemerintah menghimpun suara terbanyak saja. Pemerintah seharusnya paham bahwa fungsi hakiki pemerintah adalah memberikan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan kepada masyarakat bukan malah menjadikan masyarakat sebagai alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan mereka. Harapan-harapan masyarakat seharusnya menjadi salah satu dari beberapa bagian yang tertulis dalam daftar program kerja pemerintah untuk mensejahterakan masyarakatnya. Harapan masyarakat sederhana, mereka hanya ingin kehidupannya sejahtera, kondisi sosio politik harmonis, pemerintahan dinamis, pemerintah peduli pada rakyat, pemerintah tak lagi absen dari peran, tugas dan fungsinya, pemerintah ada dalam setiap lini kehidupan bersama masyarakat, infrastruktur baik itu dalam bidang kesehatan, pendidikan, fasilitas umum dan lain-lain semakin baik. Pada hakikatnya apa yang menjadi harapan masyarakat adalah bagian bahkan kewajiban dari fungsi pemerintah itu sendiri. Seharusnya pemerintah melek akan tugas dan tanggung jawabnya dengan begitu apa yang menjadi cita-cita bersama akan terwujud. Pemerintah dan masyarakat seharusnya saling bersinergi mewujudkan Subang lebih baik.

Mari kita sama-sama merajut harapan-harapan ini menjadi sehelai kain yang indah menjadi kota Subang yang Bersih, Indah dan Campernik. Bersih dalam segala hal, mulai dari lingkungan sekitar sampai pada lingkungan pemerintahan yang bersih dari KKN, indah dipandang mata hingga menjadi Kota yang campernik nan unik. Ya, inilah kotaku Kota kecil yang menyimpan berjuta keindahan dalam setiap sudutnya. Biarkan kota ini tetap aman, nyaman, tentram dan berseri. Biarkan kota ini tetap menjadi bagian dari sejarah yang harus kita lestarikan. Biarkan kota ini tetap memiliki identitas unik yang dapat dibedakan dengan kota lainnya. Biarkan Subangku tetap berkembang. SUBANG BERKEMBANG! SUBANG MAJU! SUBANG BERSERI!